1. Kebijakan
migrasi di Negara berkembang
Biarpun model
todaro secara sekilas nampak kurang memperhatikan arti penting migrasi
desa-kota (karena model ini berpendapat bahwa migrasi tersebut pada dasarnya
merupakan suatu mekanisme penyesuaian alokasi tenaga kerja di desa dan di
kota), namun model tersebut mengandung sejumlah implikasi kebijakan yanbg
sangat penting bagi Dunia ketiga. Berikut ini adalah lima implikasi kebijakan
yang paling penting.
Pertama,
Ketimpangan kesempatan kerja antara kota dan desa harus dikurangi. Karena para
migran diasumsikan akan tanggap terhadap adanya selisih-selisih pendapatan,
maka ketimpangan kesempatan ekonomi antara segenap sektor perkotaan dan
pedesaan harus dikurangi.
Kedua, pemecahan
masalah pengangguran tidak cukup hanya dengan penciptaan lapangan kerja di
kota. Pemecahan masalah pengangguran di perkotaan yang dilakukan atas dasar
saran-saran ilmu ekonomi keynesian atau tradisional ( yaitu melalui penciptaan
lebih banyak lapangan kerja di sektor perkotaan tanpa harus meningkatkan
penghasilan dan kesempatan kerja di pedesaan dalam waktu bersamaan) dapat
mengakibatkan suatu situasi yang paradoks, yakni meskipun lapangan kerja di
daerah perkotaan telah ditambah namun tingkat pengaggurannya tetap saja
meningkat.
Ketiga,
pengembangan pendidikan yang berlebihan mengakibatkan migrasi dan pengangguran.
Model Todaro juga memiliki implikasdi kebijakan untuk mencegah investasi di
bidang pendidikan yang berlebihan terutama pendidikan tinggi
Keempat,
pemberian subsidi upah dan penentuan harga faktor produksi tradisional (tenaga
kerja) justru menurunkan produktivitas. Salah satu resep kebijakan ekonomi yang
baku untuk menciptakan kesempatan kerja di perkotaan adalah dengan
menghilangkan distorsi harga faktor produksi dan menggunakan harga yang
“sebenarnya” (dibentuk oleh mekanisme pasar).
Terakhir,
kelima, program pembangunan desa secara terpadu harus dipacu. Kebijakan yang
hanya ditujukan untuk memenuhi sisi permintaan kesempatan kerja di kota,
seperti subsidi upah, rekruitmen pegawai lembaga-lembaga pemerintah, penghapusan
distorsi harga faktor-faktor produksi dan penyediaan insentif perpajakan bagi
para majikan, dalam jangka panjang ternyata tidak begitu efektif untuk
meniadakan atau menanggulangi masalah pengagguran bila dibandingkan dengan
kebijakan-kebijakan yang khusus dirancang untuk mengatur secara langsung
penawaran tenaga kerja ke wilayah perkotaan.
2. Kebijakan
migrasi di Negara Maju
Adanya gap atau
ketidaksetaraan perekonomian antara suatu negara dengan negara lain terlebih
antara negara maju dengan negara berkembang membuat tingkat kesejahteraan kedua
kelompok negara ini berbeda. Saat ini jumlah penduduk dari negara berkembang
yang bermigrasi menuju negara maju semakin bertambah jumlahnya dengan tujuan
untuk mendapatkan pendapatan yang lebih banyak. Mobilitas penduduk yang semakin
tinggi ini membawa kepada sebuah pertanyaan apakah hal ini dapat mendorong
perkembangan ekonomi dinegara berkembang atau justru menghambat perkembangan
ekonomi di negara berkembang? Castels dan Miller (2003) menjelaskan bahwa
migrasi internasional bukanlah solusi untuk memperkecil kesenjangan antara
perekonomian negara maju dengan negara berkembang. Dengan kata lain migrasi
internasional bukanlah solusi untuk mengurangi jumlah pengangguran di negara
berkembang, dan bukanlah solusi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari
negara-negara berkembang. Bahkan untuk mengurangi kesenjangan antara negara
berkembang dengan negara maju ini hendaknya dilakukan dengan mengurangi jumlah
migrasi internasional, yaitu dengan broad-based, pembangunan yang berkelanjutan
di negara-negara berkembang, sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di
negara-negara tersebut dan dapat mengimbangi pertumbuhan populasi dan angkatan
kerja di negara berkembang. Faktor penentu yang menjadi kunci utama dalam
hubungan antara migrasi internasional dengan perkembangan ekonomi adalah
kebijakan dari pemerintah mengenai migrasi internasional itu sendiri.
Dibutuhkan
kebijakan yang tepat bagi negara-negara maju sebagai penerima imigran dari
negara-negara berkembang. Kebijakan ini juga diperuntukkan untuk meminimalisir
masuknya para imigran gelap atau imigran ilegal. Karena pada dasarnya imigran
gelap inilah yang membuat migrasi internasional tidak menjadi efektif untuk
membantu perkembangan perekonomian. “unwanted immigration is often seen as
being at the root of public fears of mass influxes”
(Castels&Miller,2003:283). Yang dimaksud dengan “unwanted immigration” ini
antara lain pelintas perbatasan illegal, pendatang legal yang tinggal di negara
penerima melebihi batas waktu yang ada, dan pencari suaka tidak dianggap
sebagai pengungsi asli. Kebijakan ini disebut dengan durable solution, durable solution ini terdiri dari reformasi
kebijakan perdagangan, bantuan pembangunan, integrasi regional dan hubungan
internasional. Yang pertama yaitu reformasi kebijakan perdagangan, kebijakan
perdagangan yang dibuat hendaknya adalah kebijakan yang dapat menstimulus
pertumbuhan perekonomian di negara-negara berkembang. Isu yang paling penting
dalam reformasi kebijakan perdagangan ini adalah tingkat harga untuk komoditas
utama yang dikomparasikan dengan produk-produk industri
(Castels&Miller,2003). Contohnya adalah dibentuknya WTO yang sebelumnya
merupakan GATT, WTO ini memfasilitasi kebijakan perdagangan internasional dan
membantu pertumbuhan perekonomian negara-negara berkembang. Solusi yang kedua
yaitu bantuan pembangunan, seperti yang telah dibahas sebelumnya adanya
kesenjangan antara negara maju dengan negara berkembang dapat mengakibatkan
munculnya imigran-imigran gelap, oleh karena itu dalam hal ini dibutuhkan peran
IMF (International Monetary Fund) yang dapat memberikan kredit bagi
negara-negara berkembang untuk dapat meningkatkan produktivitas negara sehingga
dapat menekan jumlah pengangguran, tingkat pendapatan meningkat, dan meningkatkan
pertumbuhan ekonomi.
Kemudian solusi
yang terakhir adalah integrasi regional dan hubungan internasional. Adanya
integrasi regional yang dapat diimplementasikan dengan pembentukan kawasan
perdagangan bebas, dengan adanya kawasan perdagangan bebas ini, maka dapat
meminimalisir hambatan-hambatan perdagangan internasional sehingga keuntungan
yang didapatkan negarapun akan lebih besar. Dan hal ini dapat meminimalisir
adanya imigran gelap yang dapat menghambat perkembangan perekonomian. Walaupun
meminimalisir adanya imigran gelap namun pada dasarnya integrasi ini dapat
membuat imigrasi internasional semakin menggeliat, namun setidaknya imigrasi
yang meningkat ini adalah imigrasi yang memberikan dampak positif karena
merupakan para imigran legal.