Sejak Presiden Cina Hu Jintao ngamuk
soal korupsi dalam Kongres Partai Komunis ke-18 November tahun lalu,
sejumlah langkah bersih-bersih mulai dilakukan. Sejumlah pejabat senior
yang dituduh melakukan korupsi dicopot, bahkan dipecat.
Di antara nama-nama mereka yang terseret
kasus korupsi dan dicopot adalah mantan Ketua Partai kota Chongqing Bo
Xilai, mantan Menteri Kereta Api Liu Zhijun, dan Xu Zongheng, mantan
walikota kota Shenzhen.
Juga wakil sekretaris partai Li
Chuncheng, yang sebelumnya dipromosikan untuk menjadi anggota non-voting
dari Komite Sentral partai, yang kedapatan menikmati gratifikasi seks.
Para pejabat ini dituduh mengambil
keuntungan dari posisi mereka untuk mencari keuntungan untuk diri
sendiri atau untuk orang lain, menerima suap besar secara pribadi atau
melalui keluarga mereka.
Sebuah kampanye anti-korupsi yang
dipimpin oleh pengguna web juga mendapatkan dukungan. Sikap
zero-tolerance pemerintah terhadap korupsi memenangkan pujian, juga dari
pengguna internet yang selama ini dikenal kerap berseberangan dengan
pemerintah dan sedikit nyinyir.
Kanker korupsi mempengaruhi seluruh
dunia, tetapi sangat serius di Cina. Partai sering kebobolan, korupsi
kembali menjadi endemik. Menanganinya, diakui Hu, adalah tantangan
besar.
Kini yang tengah lantang disuarakan
adalah mengungkapan aset pejabat partai yang masih tarik-ulur. Proposal
yang diperkenalkan pada tahun 1995, dan melalui empat revisi, yang
terbaru pada tahun 2010, belum sepenuhnya bisa diterima.
Namun, persyaratan telah diterima, tapi
dengan sedikit catatannya hanya beredar di dalam kepengurusan partai;
jadi hanya orang-orang 'dalam' yang tahu, bukan masyarakat umum.
Sebanyak 20 kota juga telah bereksperimen dengan memperkenalkan aturan
tersebut sejak tahun 2009, tetapi mereka tidak bisa melakukannya terlalu
tanpa dukungan penuh pemerintah.
"Kurangnya
pengawasan, pengawasan terutama hukum, akan membawa kerugian tidak hanya
bagi masyarakat, tetapi juga untuk partai yang berkuasa itu sendiri,"
kata Tan Jialing, Ketua Partai distrik Nanchuan, seperti dikutip China Daily.
Hukuman mati, tak lagi
didengung-dengungkan. Alih-alih mengirimkan sebanyak mungkin politikus
nakal ke tiang gantungan, Hu memilih melakukan langkah pembersihan.
Jurus Hu Jintao
Bersih-bersih partai yang dilakukan Hu
adalah: mempromosikan integritas, yang akan menjadi komitmen politik
yang jelas dan jangka panjang untuk Partai. "Jika kita gagal dalam hal
ini, maka akan menyebabkan runtuhnya Partai dan jatuhnya negara," kata
Hu.
Selain itu, pengawasan juga akan
dilakukan lebih seksama. "Mereka harus mengikuti latihan disiplin diri
yang ketat dan memperkuat pendidikan dan pengawasan terhadap keluarga
mereka dan staf," katanya.
Hu juga berjanji untuk memperketat
pengawasan intra-Partai, penegakan hukum, serta pengawasan melalui opini
publik, untuk memastikan bahwa para pelaksana kekuasaan melakukannya
secara transparan.
"Semua orang yang melanggar disiplin
Partai dan undang-undang negara, siapa pun mereka dan apa pun kekuasaan
atau posisi resmi mereka, harus dibawa ke pengadilan tanpa ampun," kata
Hu.
Ia tak main-main dengan ucapannya: lebh
dari 668 ribu anggota Partai dan pejabat pemerintah telah dihukum karena
melanggar aturan selama lima tahun terakhir. Sebanyak 643 ribu kasus
tengah diselidiki, dan 24.584 dikirim ke pengadilan untuk
mempertanggungjawabkan perbuatannya.
Bagi Hu di pengujung masa jabatannya
hanya ada dua opsi: tegas melawan korupsi, atau mewariskan negara dan
partai yang rapuh karena korupsi.