Selain
menghambat pertumbuhan ekonomi, korupsi juga menghamabt pengembangan
system pemerintahan demokratis. Korusi Memupuk tradisi perbuatan yang
menguntungkan diri sendiri atau Kelompok, yang mengesampingkan
kepentingan public. Dengan begitu korupsi menutup rapat-rapat kesempatan
rakyat lemah menikmati pembangunan ekonomi dan kualitas hidup yang
lebih baik. Pendekatan yang paling ampuh dalam melawan korupsi di
Indonesia. Pertama, mulai dari meningkatkan standar tata pemerintahan
melalui konstruksi integritas nasional. Tata pemerintahan modern
mengedepankan system tanggung gugat dalam tatanan seperti ini harus
muncul pers yang bebas dengan batas-batas undang-undang, yang juga harus
mendukung terciptanya tata pemerintah dan masyarakat yang bebas dari
korupsi. Demikian pula dengan pengadilan. Pengadilan merupakan bagian
dari tata pemerintahan, yudikatip tidak lagi menjadi hamba penguasa.
Namun memiliki ruang kebebasan menegakan kedaulkatan hukum dan peraturan
dengan Demikian akan terbentuk lingkaran perbaikan yang memungkin
seluruh pihak untuk melalukan pengawasan, dan pihak lain diawasi. Namun,
konsep ini sangat mudah dituliskan atau dikatakan dari pada
dilaksanakan. Setidaknya dibutuhkan waktui yang cukup lama untuk
membangun pilar-pilar. Bangunan integritas nasional yang melakukan
tugas-tugas yang efektif dan berhasil menjadikan tindakan korupsi
sebagai prilaku beresiko yang sangat tinggi dengan hati yang sedikit.
Kedua,
hal yang paling sulit dan punda mental dari semua perlawanan terhadap
korupsi adalah bagaimana membangun kemauan politik (political will).
Kemauan politik yang dimaksud bukan sekedar kemauan para politis dan
orang-orang yang berkecimbung dalam ranah politik. Namun, ada yang lebih
penting sekedar itu semua. Yakni, kemauan politik yang
termanisfestasikan dalam bentuk keberanian yang didukung oleh kecerdasan
sasial masyarakat sipil atau warga Negara dari berbagai elemen atau
sastra social. Sehingga jabatan politik tidak lagi digunakan secara
mudah untuk memperkaya diri, namun sebagai tanggung jawabuntuk mengelola
dan bertanggung jawab untuk merumuskan gerakan mencapai kehidupan
berbangsa dan bernegara yang baik.
Dalam
tatanan pemerintahan yang demokratis, para politis dan pejabat Negara
tergantung dengan suara masyarakat sipil. Artinya kecerdasan social
politik dari masyarakat sipil-lah yang memaksa para politisi dan pejabat
Negara untuk menahan diri dari praktek korupsi. Masyarakat sipil yang
cerdas secara social politik akan memilih pimpinan (politis) dan pejabat
Negara yang memiliki integritas diri yang mampu menahan diri dari
korupsi dan merancang kebijakan kearah pembangunan ekonomi yang lebih
baik. Melalui masyarakat sipil yang cerdas secara social politik pula
pilar-pilar peradilan dan media massa dapat di awasi sehingga membentuk
integritas nasional yang alergi korupsi. Ketika kontrusi integritas
Nasional berdiri kokoh dengan payung kecerdasar social politik
masyarakat sipil, maka pembangunan ekonomi dapat distimulus dengan
efektif. Masyarakat sipil akan mendorong pemerintah untuk menciptakan
ruang pembangunan ekonomi yang potensial.
http://ismorosiyadi.blogspot.com