Pola Kemitraan yang ideal untuk Sebuah Usaha Perikanan

Pola Kemitraan yang ideal untuk Sebuah Usaha Perikanan

Perikanan sebagai komoditas yang terus tumbuh dan memiliki keunggulan. Usaha di perikanan termasuk usaha yang perputaranya cepat, yaitu sekitar 3 bulan sampai 5 bulan dapat melakukan panen, jadi dalam setahun dapat melakukan 2 sampai 3 kali panen. Ikan juga dikategorikan sebagai bahan organik, sehingga memungkinkan produk ini dapat diexport keluar negeri tanpa quota/batasan volume (nonquota product), maka dengan meningkatkan export disektor perikanan, dapat meningkatkan devisa negara. apalagi ikan sebagai makanan masa depan(future food) yang menyehatkan tubuh, maka permintaan akan produk ini akan terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Oleh karena, itu negara indonesia bisa menjadi salah satu penghasil ikan yang terbesar di dunia karena memiliki potensi perairan yang sangat luas baik di air laut payau dan air tawar yang dapat menghasilkan perikanan cukup tinggi(high potency), akan tetapi dalam pengelolaannya yang kurang serius dalam meningkatkan produksinya dikarenakan kurangnya pengetahuan masyarakat indonesia terhadap teknologi dan inovasi yang telah berkembang untuk mendukung perkembangan di sektor perikanan ditambah dengan kurang kerjasama antara kelompok-kelompok petani dan pihak lain yaitu pemerintah dan perusahaan-perusahaan yang mengelola ikan sehingga tidak maksimalnya produksi ikan yang dihasilkan. seperti contoh pada daerah pesisir Lampung Timur yang memiliki daerah tambak cukup luas tetapi dalam pengelolaannya kurang maksimal untuk memanfaatkan lahan tambak yang ada, padahal apabila di kelola secara maksimal dan baik maka akan menjadikan suatu komoditas yang unggulan dan dapat dikategorikan sebagai pendukung dalam kesejahteraan masyarakat di daerah Lampug Timur pada masyarakat pesisirnya. Dan masih banyak lagi daerah-daerah yang kurang memperhatikan dalam pengelolaan daerah perikanan.

Penerapan terhadap sebuah kerjasama yang ideal atau pola kemitraan yang baik terhadap usaha perikanan harus ada hubungan kerja yang menunjukkan persamaan hak kedudukan yang sama, saling menguntungkan dan saling bahu-membahu yang melibatkan beberapa intansi terkait agar produksi ikan dapat dihasilakan secara maksimal. Yaitu melibatkan antara petani sebagai plasma, industri pengelolaan ikan sebagai inti, bank atau sumber dana dan pemerintah.

1.      Nelayan plasma

Nelayan yang biasa beroperasi di sekitar desa tempat tinggalnya yang mengelola ikan dari penanaman hingga panen, diprioritaskan menjadi peserta dalam proyek ini sebagai plasma. Hak pengelolaan perairan untuk proyek ini bisa bervariasi sesuai kondisi perairan tersebut baik itu di air payau, air laut dan air darat, serta status berdasarkan adat setempat.

Berdasarkan hamparan lahan perairan yang berhak dikelola atas dasar izin Pemda/Instansi terkait, para nelayan menghimpun diri dalam kelompok-kelompok yang terdiri atas sekitar 11-13 nelayan yang letak lahannya saling berdekatan agar informasi dan pemantauan terhadap petani mudah direalisasikan secara merata. Masing-masing kelompok memiliki ketua agar masing-masing individu tidak ada persaingan. Tugas Ketua, adalah mengadakan koordinasi untuk pelaksanaan kegiatan para nelayan anggotanya, mewakili anggota didalam mengadakan hubungan dengan pihak Koperasi dan instansi terkait sesuai hasil kesepakatan anggota. Ketua kelompok wajib menyelenggarakan pertemuan kelompok secara rutin yang waktunya bisa ditentukan berdasarkan kesepakatan Kelompok untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja anggotanya. Sedangkan jumlah kelompok yang dikembangkan, disesuaikan dengan luasan proyek yang akan dibangun.

2.      Koperasi primer

Para nelayan plasma yang merupakan peserta suatu Pola Kemitraan, dapat sebagai anggota koperasi primer seperti KUD atau Koperasi Mina/nelayan. Dalam keadaan demikian koperasi bisa melakukan kegiatan-kegiatan untuk membantu nelayan pada pendanaan atau biaya dalam rangka mengadakan usaha produksi ikan sesuai keperluannya.
Namun, apabila pembiayaan program tidak dapat dimanfaatkan, maka kedudukan koperasi primer tersebut tetap diperlukan sebagai wadah organisasi yang akan menampung dan mangakomodasikan aspirasi para anggota/nelayan.

3.      Industri Pengolahan atau Eksportir Ikan

Industri pengelolaan ikan inilah sebagai wadah bagi nelayan untuk mempermudah menyalurkan hasil panen. Perusahaan yang bersedia menjadi inti dan menjalin kerjasama dalam Proyek Kemitraan ini, harus memiliki pabrik pengolahan ikan atau eksportir ikan dan bersedia membeli hasil panen nelayan plasma (ikan) untuk diolah di pabriknya atau diekspor. pada saat transaksi antara nelayan dengan industri pengelolaan harus sesuai dengan kesepakatan yang telah di buat, kesepakatan itu harus saling menguntungkan khususnya bagi bagi nelayan kecil. Disamping itu, sebagai Inti, perusahaan ini juga diharapkan dapat memberikan bimbingan teknis dan membantu plasma dalam mengadakan saprodi untuk keperluan nelayan plasma.

4.      Bank

Berdasarkan evaluasi kelayakan usaha dengan pola kemitraan antara Nelayan Plasma dengan Perusahaan Inti, bank memberikan pembiayaan kepada nelayan plasma untuk keperluan investasi dan modal kerja dengan besar bunga yang rendah agar nelayan tidak takut untuk meminjam dengan begitu dapat menambah alat-alat produksi untuk mendukung kinerja para nelayan dalam meningkatkan produksi ikan. Skim pembiayaan yang dipergunakan untuk pembiayaan ini, perlu dipilih yaitu yang mampu memberikan pendapatan bersih nelayan yang paling besar. Dalam tulisan ini skim pembiayaan yang digunakan sebagai acuan dalam analisa finansial adalah pembiayaan dengan tingkat margin/nisbah komersial, dengan demikian apabila PKT ini dikembangkan dengan skim pembiayaan program yang bunganya dibawah margin/nisbah komersial tidak menjadi masalah. Bank juga membantu perusahaan inti untuk menambah modalnya agar dapat mengembangkan dan memperluas usaha guna merangkul nelayan plasma yang lebih banyak.

5.      pemerintah

peran pemerintah dalam pola kemitraan perikanan yaitu melakukan penyuluhan dan memberikan bantuan prasarana produksi dan pelatihan pembudidayaan ikan kepada para petani secara berkelanjutan agar dapat memberikan skill dalam pengelolaannya secara optimal, pemberian pelatihan terhadap teknologi baru yang dapat memberikan kontribusi besar yang mendukung dalam pengelolaan pada pembudidayaan, melakukan jejaring pemasaran khususnya melakukan kerjasama baik pada swasta dan luar negeri dan memberikan permodalan baik itu kepada petani dan perusahaan swasta. Karena, Potensi sumberdaya kelautan dan perikanan yang sangat menjanjikan bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia, sangat kontradiktif dengan kondisi masyarakat kelautan dan perikanan yang masih tertinggal. Kondisi seperti demikian menggambarkan bahwa potensi sumberdaya kelautan dan perikanan yang melimpah hingga kini belum dikelola dan dimanfaatkan secara optimal, sehingga belum mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan bangsa secara keseluruhan. Dengan demikian, pemerintah mempunyai peran yang sangat penting guna meningkatkan kemajuan di sektor perikanan apabila pemerintah berperan aktif.

Pola kerjasama

Kemitraan antara nelayan sebagai Plasma, Industri Pengolahan atau Eksportir Ikan sebagai Inti dan pemerintah sebagai pengawas dan pelatihan terhadap para petani. dapat dilaksanakan dengan tiga pola, yaitu :

a.       dalam melakukan kegiatan usaha dengan pola kemitraan pemerintah hanya bertugas melakukan pengawasan terhadap instansi-instansi terkait termasuk kelompok-kelompok nelayan dan sebagai penyandang kebutuhan baik itu modal maupun skill.

b.      Petani yang tergabung dalam kelompok-kelompok nelayan melalui ketua kelompok yang sudah di tunjuk untuk mengadakan perjanjian kerjasama langsung kepada Perusahaan Pengolahan Eksportir ikan.

c.       Nelayan yang tergabung dalam Kelompok-kelompok Nelayan, melalui Koperasi mengadakan perjanjian kerjasama dengan Industri Pengolahan atau Eksportir Ikan. Dalam bentuk kerjasama seperti ini, pemberian KKPA kepada petani plasma dilakukan dengan kedudukan koperasi sebagai Executing Agent. Masalah pembinaan teknis budidaya tanaman/pengelolaan usaha, apabila tidak dapat dilaksanakan oleh pihak Perusahaan Mitra, akan menjadi tanggung jawab koperasi. 

Mekanisme proyek kemitraan

Mekanisme Proyek Kemitraan dapat dilihat pada skema berikut ini :

Bank akan menilai kelayakan usaha sesuai dengan prinsip-prinsip bank teknis. Jika proyek tersebut layak untuk dikembangkan, dibuat suatu nota kesepakatan (MOU) yang mengikat hak dan kewajiban masing-masing pihak yang bermitra (Inti, Plasma/Koperasi dan Bank). Sesuai dengan nota kesepakatan, penyaluran pembiayaan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu :

1. Atas kuasa koperasi atau plasma, pembiayaan perbankan dialihkan dari rekening koperasi / plasma ke rekening inti untuk selanjutnya disalurkan ke plasma dalam bentuk sarana produksi, dana pekerjaan fisik, dll. Dengan demikian plasma tidak menerima uang tunai dari perbankan, tetapi menerima sarana produksi yang penyalurannya dapat melalui inti atau koperasi.
2. Bank menyalurkan seluruh dana yang diperlukan para peserta proyek, disalurkan langsung kepada koperasi, yang selanjutnya didistribusikan kepada para anggotanya yang menjadi peserta proyek, namun dalam bentuk sarana produksi, bukan dalam bentuk uang, kecuali biaya operasional.

Selanjutnya nelayan plasma melaksanakan proses produksi yang hasilnya disetor ke Inti. Hasil produksi plasma yang hasilnya disetor ke Inti, dijual dengan harga yang telah disepakati dalam MOU. Inti akan memotong sebagian hasil penjualan plasma untuk diserahkan kepada bank sebagai angsuran pinjaman plasma dan sisanya dikembalikan ke nelayan sebagai pendapatan bersih.

Perjanjian Kerjasama

Untuk meresmikan kerja sama kemitraan ini, perlu dikukuhkan dalam suatu surat perjanjian kerjasama yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang bekerjasama berdasarkan kesepakatan mereka. Dalam perjanjian kerjasama itu dicantumkan kesepakatan apa yang akan menjadi kewajiban dan hak dari masing-masing pihak yang menjalin kerja sama kemitraan itu. Perjanjian tersebut memuat ketentuan yang menyangkut kewajiban pihak Mitra Perusahaan (Inti ) dan petani/usaha kecil (plasma) antara lain sebagai berikut :

1. Kewajiban Perusahaan Pengolahan/Eksportir sebagai mitra (inti)

·         Dalam perjanjian kerjasama perlu dicantumkan kewajiban dan hak masing-masing pihak. Perjanjian tersebut memuat beberapa ketentuan yang menyangkut kewajiban pihak Inti dan Plasma sebagai berikut :

·         Membantu petani di dalam menyiapkan lahan dan alat penangkapan ikan, pengadaan sarana produksi (bibit, pakan dan obat-obatan), penanaman serta pemeliharaan tambak/usaha.

·         Melakukan pengawasan terhadap cara panen dan pengelolaan pasca panen untuk mencapai mutu yang tinggi.

·         Melakukan pembelian produksi petani plasma dan

·         Membantu petani plasma dan bank di dalam masalah pelunasan kredit bank (KKPA) dan bunganya, serta bertindak sebagai avalis dalam rangka pemberian kredit bank untuk petani plasma.

2. Kewajiban petani peserta sebagai plasma

·         Menyediakan lahan pemilikannya untuk budidaya.

·         Menghimpun diri secara berkelompok dengan petani tetangganya yang lahan usahanya berdekatan dan sama-sama ditanami.

·         Melakukan pengawasan terhadap cara panen dan pengelolaan pasca-panen untuk mencapai mutu hasil yang diharapkan.

·         Menggunakan sarana produksi dengan sepenuhnya seperti yang disediakan dalam rencana pada waktu mengajukan permintaan kredit.

·         Menyediakan sarana produksi lainnya, sesuai rekomendasi budidaya oleh pihak Dinas Perikanan/instansi terkait setempat yang tidak termasuk di dalam rencana waktu mengajukan permintaan kredit.

·         Melaksanakan pemungutan hasil (panen) dan mengadakan perawatan sesuai petunjuk Perusahaan Mitra untuk kemudian seluruh hasil panen dijual kepada Perusahaan Mitra yaitu inti; dan

Pada saat penjualan, hasil petani akan menerima pembayaran harga produk sesuai kesepakatan dalam perjanjian dengan terlebih dahulu dipotong sejumlah kewajiban petani melunasi angsuran kredit bank dan pembayaran bunganya.

Nama  : Arif sobarudin

Alamat            :RT 34, RW 13, Dusun muhajirun, Desa Negara ratu, Kec.Natar, Kab.Lam-Sel

No Hp  :085769570815

Dari     : Universitas Lampung